Contoh NPUB Kab. Lombok Timur


NASKAH PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN

KEPALA SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PROGRAM  NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR :      /         /PPKA/2010

NOMOR :  414.2/589/PMPD/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

 

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Sepuluh (Kamis, 23 September 2010), bertempat di Selong Kabupaten Lombok Timur kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. M. SUKIMAN AZMY            :  Bupati Lombok Timur, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132-5-650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di jalan Prof. Mohammad Yamin SH Nomor 57 Selong, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. H. TAHMID ASRY.SH.M.Si :   Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 50-I-2010, tanggal 29 Januari 2010, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan  DR.Cipto Mangunkusumo Nomor 8 Selong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut :

(1)         Bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperdesaan  dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan , PIHAK PERTAMA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010, membantu PIHAK KEDUA  dengan memberikan dukungan dana;

(2)         Bahwa bantuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai peraturan Perundang–undangan dilakukan dalam bentuk Belanja Hibah;

(3)         Bahwa Belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut, dituangkan terlebih dahulu dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

(4)         Bahwa tatacara penyaluran Dana Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian ini serta Pedoman Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

Berdasarkan hal–hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Hibah ini yang dimaksud dengan :

(1)         Belanja Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur kepada kelompok masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui Kuasa Pengguna Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Lombok Timur yang secara spesefik telah ditetapkan peruntukannya.

(2)         PNPM-MP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan yang ada dibawah Koordinasi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

(3)         BLM adalah Bantuan Lansung Masyarakat yang diperuntukkan untuk mendanai usulan / proposal masyarakat yang dikelola secara lansung oleh masyarakat di desa baik sebagai biaya pembangunan sarana/prasarana fisik, kegiatan pendidikan dan kesehatan serta biaya simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

(4)         RTM adalah Rumah Tangga Miskin yang menjadi sasaran inti program.

(5)         SPP adalah Simpan Pinjam kelompok Perempuan yang didanai melalui dana PNPM-MP sesuai dengan kebutuhan yang diajukan melalui proposal oleh kelompok perempuan miskin di perdesaan.

(6)         UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan dana bantuan lansung masyarakat (BLM) PNPM-MP yang ada dilokasi wilayah PNPM-MP yang diangkat melalui Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/97/PMPD/2010    Tanggal,03 Maret 2010.

(7)         PTO adalah Petunjuk Teknik Operasional yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PNPM-MP

(8)         SPPB adalah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang merupakan dokumen perjanjian antara camat sebagai pembina program di tingkat kecamatan dengan kepala desa sebagai pembina program ditingkat desa yang berisi rencana anggaran biaya kegiatan yang didanai di desa.

(9)         RAB adalah Rencana Anggaran Biaya yang memuat rencana kegiatan yang didanai di desa.

(10)     NPUB adalah Naskah Perjanjian Urusan Bersama yaitu perjanjian atau kesepakatan bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penyelenggaraan urusan bersama untuk penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persdesaan (PNPM-MP).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)         Penandatanganan perjanjian Hibah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Hibah Tahun Anggaran 2010 tentang penyelenggaraan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2010.

(2)         Penandatanganan Perjanjian ini bertujuan untuk

a)            Mendukung kelancaran penyaluran Dana Belanja Hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan penggunaan belanja Hibah oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

b)            Mendukung  Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-MP)  Kabupaten Lombok Timur dalam rangka percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA HIBAH

(1)          Penganggaran belanja Hibah untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 ;

 

(2)         Belanja Hibah untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten   Lombok Timur, sebesar Rp. 5.250.000.000.,-  (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta  Rupiah) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 yang diuraikan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Rincian Obyek Belanja Hibah untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

 

 

PERSYARATAN, TATACARA PENYALURAN DAN

PENGGUNAAN  DANA  HIBAH

Pasal 4

(1)         PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu  menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)  paket pekerjaan yang penggunaannya dirinci sesuai perencanaan yang disepakati bersama ;

(2)         PIHAK KEDUA menyerahkan salinan Keputusan Bupati Lombok Timur tentang penetapan Lokasi Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan serta Kuputusan Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  kepada PIHAK PERTAMA;

(3)         PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran Belanja Hibah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan tahapan penyelenggaraan kegiatan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4)         PIHAK PERTAMA menyalurkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dan peraturan lainya telah dilengkapi /dipenuhi ;

(5)         PIHAK KEDUA wajib menyaluran dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA  kepada masing – masing Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  melalui pemindahbukuan dari Rekening  PIHAK KEDUA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) ;

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 5

Ruang lingkup pemberian dana hibah ini meliputi :

1)      Penganggaran dana hibah untuk dukungan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Nota Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor NPBU-01-001/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2010 tanggal 4 Januari 2010, dan Pemberian Dana Belanja Hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

2)      Pemberian Dana Hibah ini yang akan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada diwilayah Kecamatan PNPM-MP Kabupaten Lombok Timur  yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Jerowaru;

2. Kecamatan Keruak;

3. Kecamatan Sakra Barat;

4. Kecamatan Montong Gading;

5. Kecamatan Sukamulia;

6. Kecamatan Suralaga;

7. Kecamatan Pringgabaya;

8. Kecamatan Suela;

9. Kecamatan Sambelia;.

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 6

Obyek  Perjanjian Hibah ini adalah  penyaluran / pemberian dana Belanja Hibah untuk mendukung penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten   Lombok Timur Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 5.250.000.000.,-  (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta  Rupiah) untuk masyarakat miskin yang berada di 9 (sembilan) Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dan dipergunakan untuk      :

(1)         Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM;

(2)         Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat;

(3)         Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal;

(4)         Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP);

 

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 7

(1)         Perjanjian Hibah ini berlaku  sejak  ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

(2)         Perjanjian Hibah ini berlaku selama masa  Tahun Anggaran 2010 yaitu dari tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010

 

 

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 8

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a)      Menerima laporan dari PIHAK KEDUA tentang penggunaan dana belanja hibah sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah disepakati;

b)      Melakukan audit terhadap PIHAK KEDUA atas penggunaan dana belanja hibah yang disebutkan dalam perjanjian ini.

(2).PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana bantuan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA untuk dukungan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dalam perjanjian ini.

(3).PIHAK KEDUA berhak :

a)      Menerima dana belanja hibah sebagaimana disebutkan pada pasal 3 dalam perjanjian ini;

b)      Mengajukan permintaan pembayaran belanja hibah kepada PIHAK PERTAMA.

(4)  PIHAK KEDUA berkewajiban:

a)      Menggunakan dana hibah sesuai dengan ruang lingkup dan objek perjanjian ini;

b)      Mempertanggungjawabkan secara fisik maupun keuangan penggunaan dana belanja hibah kepada PIHAK PERTAMA;

c)      Memberikan data, penjelasan dan /atau klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan/ atau auditor terkait lainnya tentang penggunaan dana dan belanja hibah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini’;

d)     Menyetorkan sisa kas seluruhnya ke rekening Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur, apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2010 masih terdapat sisa dana belanja hibah.

e)      PIHAK KEDUA bersedia menjadi obyek atau PIHAK teraudit oleh Tim Audit.

 

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

Pasal 9

(1)         Pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) disampaikan kepada PIHAK PERTAMA setelah mendapat pengesahan  PIHAK KEDUA.

(2)          PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2010.

(3)         Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)  dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

(4)         Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan belanja Hibah  kepada Kepala Satuan Kerja

 

 

 

 

 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

Pasal 10

Hal-hal yang dianggap sebagai keadaan memaksa dalam  penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  Tahun 2010 adalah kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, bencana sosial dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

ADDENDUM

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam surat atau Naskah Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 12

Perjanjian  Hibah  ini berakhir sampai seluruh dana yang telah disepakati dalam perjanjian ini sudah direalisasikan kepada masyarakat miskin sebagai pemanfaat dan pekerjaan fisik telah dinyatakan selesai seratus persen (100%) serta telah dilaksanakan Musyawarah serah terima antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Masyarakat Desa yang menjadi sasaran kegiatan. Hasil musyawarah TPK dan Masyarakat Desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai asli masing-masing untuk PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA                                                    PIHAK PERTAMA

H. TAHMID ASRY.SH.MSi                                         M. SUKIMAN AZMY


NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN

KEPALA SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PROGRAM  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR :      /         /PPKA/2010

NOMOR :  75 /Satker PIP/LTM-P2KP/2010

TENTANG

HIBAH PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010

 

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat  bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh (Selasa, 24 Agustus 2010), bertempat di Selong Kabupaten Lombok Timur kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. M. SUKIMAN AZMY            :     Jabatan Bupati Lombok Timur, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132-5-650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di jalan Prof. Mohammad Yamin SH Nomor 57 Selong, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. H. M. SUPARDI, ST               :     jabatan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Lombok Timur, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 349/KPTS/M/2010, tanggal 31 Mei 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan  TGKH Zainuddin Abdul Majid Selong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka mendukung upaya Penanggulangan kemiskinan diperkotaan melalui Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur, PIHAK PERTAMA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010, membantu PIHAK KEDUA  dengan memberikan dukungan dana;

Bahwa bantuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai peraturan Perundang–undangan dilakukan dalam bentuk Belanja Hibah;

Bahwa Belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut, dituangkan terlebih dahulu dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

Berdasarkan hal–hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

 

PASAL 1

TUJUAN HIBAH

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan  Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)  Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam  upaya pengentasan kemiskinan.

PASAL 2

SUMBER, BESARAN, PENERIMA DAN PERUNTUKAN BELANJA HIBAH

Penganggaran Belanja Hibah kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010;

Belanja Hibah kegiatan  Pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp.1.759.000.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) tercantum dalam APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010 yang diuraikan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta, rincian obyek belanja hibah Pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2PK);

Belanja Hibah kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur dikelola dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat sesuai lokasi dan paket kegiatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Timur.

 

PASAL 3PERSYARATAN, TATACARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

BELANJA HIBAH

PIHAK KEDUA harus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing- masing paket pekerjaan yang penggunaannya dirinci sesuai maksud pada Pasal 2 Ayat (3).

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimasud pada Ayat (1) dibahas bersama dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran belanja Hibah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan tahapan penyelenggaraan kegiatan serta melampirkan Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Penetapan Lokasi dan Paket Kegiatan pada masing – masing Wilayah Kecamatan.

  1. Penyaluran belanja hibah Program Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan (P2KP) melalui transfer dana ke rekening masing-masing penerima hibah.

 

 

 

PASAL 4

TATACARA PELAPORAN DAN PEMANTAUAN BELANJA HIBAH

Pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman  Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;

PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja Hibah kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010;

Penyampaian pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur dilakukan paling lambat tanggal  10 (sepuluh)  pada  bulan berikutnya;

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah Pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Timur atau lembaga lain sesuai peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

 

PASAL 5

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

Hal-hal yang dianggap sebagai keadaan memaksa dalam mendukung kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kabupaten Lombok Timur adalah kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, bencana sosial dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

PASAL 6

LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani di Selong Kabupaten Lombok Timur pada hari dan tanggal tersebut diatas.

 

PIHAK KEDUA                                                    PIHAK PERTAMA

H. M. SUPARDI, ST                                               M. SUKIMAN AZMY

About these ads

About zainulhadi

sebuah harapan yang lebih baik dan lebih baik lagi
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s