MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN (MUSRENBANG KECAMATAN)



A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (Good Governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat dalam turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Musrenbang harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk mengkanalisasi aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Untuk itu, maka mutu proses dan mutu hasil Musrenbang akan sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Merujuk pada amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional telah diperkenalkan tiga kutub perencanaan, yaitu Kutub perencanaan Politis, Perencanaan Teknokratis dan Perencanaan Partisipatif. Berdasarkan pengalaman yang ada diketahui bahwa Porsi penganggaran pemerintah sangat didominasi oleh hasil perencanaan politis dan perencanaan teknokratis, sedangkan hasil perencanaan partisipatif (masyarakat) kurang mendapat porsi pendanaan. Musrenbang hendaknya dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk melakukan upaya harmonisasi dan singkronisasi berbagai kutub perencanaan tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat turut mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan mutu pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang ini disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Musrenbang kecamatan.

A.2. Tujuan

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, yaitu :

  1. Terwujudnya singkronisasi dan keselarasan antar berbagai usulan kegiatan yang dihasilkan melalui Musrenbang Desa.
  2. Terbangunnya kesepakatan dari berbagai stakeholders se kecamatan tentang skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.
  3. Disepakatinya rangking/prioritas kegiatan yang akan memperoleh pendanaan dari program yang akan masuk di kecamatan, seperti PNPM Mandiri perdesaan, PNPM P2SPP, dan sebagainya.
  4. Disepakatinya kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan kepada SKPD dalam rangka penyusunan Renja SKPD.
  5. Disepakatinya Delegasi Kecamatan yang akan hadir dalam Musrenbang Kabupaten.

 

A.3. Hasil diharapkan

  1. Adanya rumusan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (RKP Kecamatan).
  2. Tersusunnya rangking/Prioritas kegiatan yang akan didanai melalui Program yang masuk di kecamatan, seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM P2SPP, dan sebagainya.
  3. Adanya Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (DURKP Kecamatan) yang diajukan dalam Musrenbang Kabupaten.
  4. Adanya daftar Delegasi Kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan.
  5. Adanya Berita Acara Musrenbang Kecamatan.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN

B.1. Pengorganisasian Pelaku

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, maka dipandang perlu dilakukan pengorganisasian pelaku sebagai berikut :

  • Pembentukan Tim Pelaksana Musrenbang Kecamatan; terdiri dari :
    • Pengarah : Camat.
    • Ketua : Sekretaris Camat.
    • Sekretaris : Kasie PMD Kecamatan (PJOK PNPM MPd).
    • Anggota/Tim Pemandu : Setrawan Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan, dibantu oleh Setrawan Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan.
  • Pembekalan/konsolidasi Tim Pelaksana Musrenbang Kecamatan.

B.2. Persiapan Pra Pelaksanaan

Beberapa persiapan yang diperlukan agar kegiatan Musrenbang Kecamatan dapat berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut :

  1. Bappeda Kabupaten sebagai penanggung jawab Musrenbang Kecamatan menetapkan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada masing-masing kecamatan.
  2. Tim Pelaksana Musrenbang Kecamatan menghimpun dan merekap daftar usulan kegiatan dari masing-masing desa. Daftar kegiatan ini bersumber dari DU-RKP Desa dari masing-masing desa.
  3. Tim Musrenbang Kecamatan menyusun Draft Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan. Draft Rencana kerja Kecamatan tersebut merupakan perpaduan dari DU RKP Desa dan usulan kegiatan dari SKPD tingkat kecamatan.
  4. Tim Musrenbang Kecamatan mengumpulkan data dan informasi tentang program/kegiatan yang akan masuk di kecamatan pada tahun 2011.
  5. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang Desa.
  6. Menyiapkan bahan-bahan dan alat bantu fasilitasi lainnya.

B.3. Tahapan Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

  1. Sambutan Camat dan Pembukaan Musrenbang Kecamatan.
  2. Penjelasan Agenda Musrenbang Kecamatan, oleh Ketua Tim Pelaksana Musrenbang Kecamatan.
  3. Pemaparan – Pemaparan (secara panel) dan diskusi :
    1. Pemaparan tentang Program/Proyek/Kegiatan yang akan masuk ke desa pada tahun 2011, oleh Setrawan Kabupaten.
    2. Pemaparan tentang Program Prioritas SKPD pada tahun 2012, oleh wakil SKPD Kabupaten.
    3. Tanya jawab dengan peserta Musrenbang kecamatan.
  4. Pembahasan dan Penetapan RKP Kecamatan :
    1. Pemaparan Draft RKP Kecamatan, oleh Sekretaris Camat sebagai ketua Tim Pelaksana Musrenbang Kecamatan.
    2. Pembahasan Draft RKP Kecamatan oleh peserta Musrenbang Kecamatan.
    3. Diskusi kelompok untuk penajaman RKP Kecamatan. Kelompok diskusi dibagi sesuai bidang.
    4. Pleno hasil diskusi kelompok.
    5. Penetapan RKP Kecamatan tahun 2012.
  5. Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM P2SPP Tahun 2012. Proses penentuan prioritas kegiatan tersebut mengikuti tatacara yang telah ditentukan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan PTO PNPM P2SPP.
  6. Penetapan Delegasi Kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang Kabupaten. Delegasi Kecamatan berjumlah 6 orang, terdiri dari Camat, Pengurus BKAD, Setrawan Kecamatan dan Tokoh Masyarakat.

 

C. TAHAPAN PASCA MUSRENBANG KECAMATAN

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah Musrenbang Kecamatan adalah sebagai berikut :

  1. Tim pelaksana Musrenbang melakukan finalisasi dokumen RKP kecamatan, selanjutnya disahkan oleh Camat.
  2. Menyampaikan Dokumen RKP Kecamatan kepada Bappeda Kabupaten.
  3. Tim Pelaksana Musrenbang Kecamatan melakukan pemilahan kegiatan sesuai dengan tupoksi SKPD Kabupaten. Hasil pemilahan tersebut disusun dalam bentuk dokumen usulan yang disampaikan kepada masing-masing SKPD.
  4. Tim Musrenbang Kecamatan menyampaikan dokumen usulan kegiatan kepada masing-masing SKPD, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja SKPD.
About these ads

About zainulhadi

sebuah harapan yang lebih baik dan lebih baik lagi
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s