Sistem Pemerintahan Desa


Sistem Pemerintahan Desa

Daftar Pustaka


MODUL 1
SEJARAH TERBENTUKNYA DESA

Kleintjes., (1929). Staatsinstellingen van Nederlandsche-Indie. Tweede Deel Amsterdam, J.H. de Bussy, derde druk.

Kusuma, A.S., (1951). Desa Pradja Sebagai Sendi Masyarakat. Surabaya: Badan Penerbit Nasional.

Madjloes., (1981). Mempelajari Kedudukan dan Peranan Peradilan Desa Dalam Rangka Menuju Desa Pancasila. Jakarta: Pidato Wisuda ke-IX-IIP. Depdagri.

Martohardojo, M., (1959). Beberapa Undang-undang dan Peraturan-peraturan Dalam Pemerintahan Desa. Surabaya: Tata Usaha Madjalah Pamong, Tjetakan ke-6.

Saparin, Sumber., (1977). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sihombing, Frans Bona., (1991). Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetardjo, (1965). Desa. Bandung: Sumur Bandung.

Sunardjo, Unang., (1984). Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.

Suryaningrat, Bayu., (1976). Pemerintahan dan Administrasi Desa. Bandung: Mekar Jaya.

Suryaningrat, Bayu., (1980). Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya. Jakarta: Metro Pos.


MODUL 2
LANDASAN PEMIKIRAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Gie, The Liang., (1994) Pertumbuhan Pemerintahan Daerah, Jilid I, II, III. Yogyakarta: Liberty.

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa, (1991). Jakarta, Armos Duta Jaya.

Kansil C.S.T., (1984). Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta; Aksara Baru.

Kleinjes. (1929). Staatsintellingen van Nederlandsh-Indie. Tweede Deel Amsterdam, J.H. de Buss, derde druk.

Saparin, Sumber. (1977). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sudirwo, Daeng., (1991). Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Angkasa.

Suryaningrat, Bayu. (1976). Pemerintahan dan Administrasi Desa. Bandung: Mekar Jaya.

Suryaningrat, Bayu. (1979). Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.

Soewito Marwoto., (2000). Makalah: Pemberdayaan Desa Melalui Revitalisasi Nilai-nilai Tradisional. Tegal: SPTDN dan Universitas Pancasakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen (2001). Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Otonomi Daerah 1999 dan Juklak (2000). Jakarta: Sinar Grafika.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.


MODUL 3
SUMBER PENDAPATAN DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN

Chambert, Robert (1987). Pembangunan Desa. Jakarta: LP3ES.

Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri (1981). Manual Pendapatan Daerah. Jakarta – PUOD.

Gie, The Liang (1994). Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid 1, 2, 3. Yogyakarta: Liberty.

Hysken, Frans (1998). Masyarakat Desa Dalam Perubahan Jaman: Sejarah Differensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980. Jakarta: Grasindo.

Hagel, Peter (1985). Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Yayasan Bina Desa CV. Rajawali.

Syamsi, Ibnu (1982). Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Desa/Daerah. Jakarta: Aksara.

Widjaja, HAW (2001). Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Suatu Telaah Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengawasan dan Pengurusannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri dan Instruksi Mendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.


MODUL 4
KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Desa, 1991, Jakarta: Armos Duta Jaya.

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Pengaturan Mengenai desa, 2000, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Pengaturan Mengenai desa, 2000, Bagian hukum Setda Kabupaten Cianjur.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984. Desa, Jakarta: Balai Pustaka.

Keputusan Mendagri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Bandung: Citra Umbara.

Koentjaraningrat, 1984. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Madjloes, 1981. Mempelajari Kedudukan dan Peranan Peradilan Desa Dalam Rangka Menuju Desa Pancasila. Jakarta: Pidato Wisuda ke XI-IIP Depdagri.

Ndraha, Taliziduhu, 1991. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Peraturan Pemerintah RI No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Soemardjan, Selo, 1992. Otonomi Desa: Apakah Itu?, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No.2.

Suhartono, dkk, 2001. Politik Lokal:Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Suryaningrat, Bayu, 1985, Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan pemerintahannya, Jakarta: Metro Pos.

UU. Otonomi Daerah 1999 dan Juklak, Jakarta: Sinar Grafika.

Team Work Lapera, 2001. Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Widjaja, A.W, 1993. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


MODUL 5
ADMINISTRASI DESA

Mac Andrews, Colin dan Amal, Ichlasul., (1993). Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan. Jakarta : Rajawali.

Ndraha, Taliziduhu., (1991). Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Akasara

Ndraha, Talilzuduhu., (1984). Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Yayasan Karma Dharma – IIP Depdagri, Jakarta.

Saparin, Sumber., (1977). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sihombing, Frans Bona., (1991). Himpunan Peraturan Lengkap tentang Desa dan Kelurahan. Jakarta : Sinar Grafika.

Widjaja, H.A.W., (1993). Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut UU No. 5 /1979, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, H.A.W., (2001)Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22/1996 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Desa dan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.


MODUL 6
PRINSIP-PRINSIP DAN MEKANISME PENETAPAN SERTA PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa (1991). Jakarta : Armos Duta Jaya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Ndraha, Taliziduhu (1984). Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta : Yayasan Karya Dharma-IIP.

Ndraha, Taliziduhu (1985). Peranan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa. Jakarta : Yayasan Karya Dharma.

—————–, (1991). Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 201 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (1987). Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.


MODUL 7
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, BPD DAN PERANGKAT DESA

Hagel, Peter., edt (1992). Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.

Junirahardjo., (1989). Struktur Organisasi/Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Kansil, C.S.T., (1984). Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Daerah dan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kleintjes., (1929). Staats Instellingen van Nederlandesch Indie. Tweede Deel Amsterdam, J.H. de Bussy, derde druk.

Martohandojo, M., (1959). Beberapa Undang-undang dan Peraturan-peraturan Dalam Pemerintahan Desa. Surabaya: Tata usaha Madjalah Pamong, Tjetakan ke-6.

Saparin, Sumber., (1977). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sihombing, Frans Bona., (1991). Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudirwo, Daeng., (1991). Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Angkasa.

Soetardjo., (1965). Desa. Bandung: Sumur Bandung.

Suryaningrat, Bayu., (1976). Pemerintahan dan Administrasi Desa. Bandung: Mekar Jaya.

Tjiptoheriyanto, Priyono dan Yumiko., (1993). Demokrasi di Pedesaan Jawa. Jakarta: Sinar Harapan bekerja sama dengan LPFE-UI.

Wasistono, Sadu., (1991). Sekilas Tentang LKMD. Bandung: Mekar Rahayu.

Wasistono, Sadu., (1993). Kepala Desa dan Dinamika Pemilihan Kepala Desa. Bandung: Mekar Rahayu.


MODUL 8
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA

Maschab, Mashuri, Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta, PAU Studi Sosial Universitas Gajah Mada.

Muttaleb, MA. (1982). Theory of Local Government. New Delhi, Sterling Publisher, Private Limited.

Pamudji, S. (1989), kerjasama Angar Daerah, Jakarta, Bina Aksara.

Suhartono, dkk (2000), Politik Lokal, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.


MODUL 9
SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT DI INDONESIA

(1999). Sistem Pemerintahan Desa Adat di Indonesia, Departemen Dalam Negeri

. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Suhartono, (2000) Politik Lokal, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Maschab, Mashuri, (1992). Pemerintahan Desa di Indonesia, PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta.

Widjaya, HAW, (1993). Pemerintahan Desa/Marga dan Administrasi Desa menurut UU No. 5/1974, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widjaya, HAW, (2001). Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Raja Grafindo Persada.

About zainulhadi

sebuah harapan yang lebih baik dan lebih baik lagi
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s